Senin, 14 Maret 2011
Selasa, 01 Februari 2011
Tsunami Jepang Tak Pengaruhi Proyek MRT
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, gempa dan tsunami yang melanda Jepang tidak akan menghambat pembangunan mega proyek mass rapid transit (MRT). Meski, diakui pendanaan MRT berasal dari Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, bencana di Jepang tidak akan mempengaruhi proyek MRT. Apalagi Jepang telah memberikan pinjaman tahap pertama sebesar 120,017 miliar yen. Dana ini telah diterima PT MRT Jakarta, selaku pelaksananya.
Fauzi Bowo mengatakan, DKI Jakarta tidak perlu menunggu instruksi dari JICA untuk melaksanakan pembangunan, meski negara itu sedang dilanda bencana. Hanya saja, saat ini memang belum diputuskan untuk pelaksanaan tendernya.
Foke begitu sebutan Fauzi Bowo mengatakan, tidak ada alasan bagi Jepang untuk menarik investasi yang ada di Indonesia. "Tidak berharap bencana itu berpengaruh, karena semuanya sudah diteken dan tinggal dijalankan. Komitmen jangka panjang tidak akan terpengaruh," ujarnya, Senin 14 Maret 2011.
Foke mengatakan, pinjaman tahap pertama akan digunakan untuk membangun rute MRT dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,5 kilometer, dengan rincian 10,5 kilometer di permukaan tanah dan 5 kilometer di bawah tanah.
Sebanyak enam stasiun bawah tanah juga akan dibangun di sepanjang rute tersebut, yakni di Masjid Al Azhar, Istora Senayan (Ratu Plaza), Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bunderan Hotel Indonesia, dan tujuh stasiun elevasi, yakni di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, H. Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
MRT diharapkan mampu mengangkut 960 ribu orang per hari dengan headway (jarak waktu antar unit kereta) per lima menit. Target waktu perjalanan dari Lebak Bulus - HI adalah 30 menit. Diharapkan, pada 2016 moda transportasi massal ini sudah bisa beroperasi.
Fauzi Bowo mengatakan, DKI Jakarta tidak perlu menunggu instruksi dari JICA untuk melaksanakan pembangunan, meski negara itu sedang dilanda bencana. Hanya saja, saat ini memang belum diputuskan untuk pelaksanaan tendernya.
Foke begitu sebutan Fauzi Bowo mengatakan, tidak ada alasan bagi Jepang untuk menarik investasi yang ada di Indonesia. "Tidak berharap bencana itu berpengaruh, karena semuanya sudah diteken dan tinggal dijalankan. Komitmen jangka panjang tidak akan terpengaruh," ujarnya, Senin 14 Maret 2011.
Foke mengatakan, pinjaman tahap pertama akan digunakan untuk membangun rute MRT dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,5 kilometer, dengan rincian 10,5 kilometer di permukaan tanah dan 5 kilometer di bawah tanah.
Sebanyak enam stasiun bawah tanah juga akan dibangun di sepanjang rute tersebut, yakni di Masjid Al Azhar, Istora Senayan (Ratu Plaza), Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bunderan Hotel Indonesia, dan tujuh stasiun elevasi, yakni di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, H. Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
MRT diharapkan mampu mengangkut 960 ribu orang per hari dengan headway (jarak waktu antar unit kereta) per lima menit. Target waktu perjalanan dari Lebak Bulus - HI adalah 30 menit. Diharapkan, pada 2016 moda transportasi massal ini sudah bisa beroperasi.
10 Tim Gabungan Usut 44 'Pasien' Gayus
Empat instansi membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi perusahaan-perusahaan 'pasien' mafia pajak Gayus Tambunan. Empat instansi itu yakni, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Penyidik PNS Pajak. Tim ini akan fokus ke 44 perusahaan 'pasien' Gayus.
"Yang disebut itu kan 151 (perusahaan). Kami sudah membagi sepuluh tim," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi dalam rapat dengan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR, Jakarta, Selasa 1 Februari 2011.
Menurut Ito, tim gabungan itu berisi empat instansi yang disebut di atas. Setiap berkas yang ditangani tim gabungan itu berbeda-beda.
"Ada yang cuma satu, ada yang lebih dari satu. Jadi, tingkat kesulitannya berbeda," jelas Ito. Jadi, tim gabungan tidak bisa menyamakan waktu investigasi. Meski begitu, tim gabungan memiliki time line yang sudah terjadwal.
Dari 151 perusahaan 'pasien' saat Gayus menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIA itu, tim gabungan akan fokus kepada perusahaan yang langsung ditangani Gayus.
"Ada 44 perusahaan yang langsung ditangani Gayus," kata mantan Kapolda Riau ini. Ito melanjutkan meski fokus pada 44 perusahaan, tim gabungan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan menghakimi sesuatu sebelum menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," tegas Ito.
"Yang disebut itu kan 151 (perusahaan). Kami sudah membagi sepuluh tim," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi dalam rapat dengan Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III DPR, Jakarta, Selasa 1 Februari 2011.
Menurut Ito, tim gabungan itu berisi empat instansi yang disebut di atas. Setiap berkas yang ditangani tim gabungan itu berbeda-beda.
"Ada yang cuma satu, ada yang lebih dari satu. Jadi, tingkat kesulitannya berbeda," jelas Ito. Jadi, tim gabungan tidak bisa menyamakan waktu investigasi. Meski begitu, tim gabungan memiliki time line yang sudah terjadwal.
Dari 151 perusahaan 'pasien' saat Gayus menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIA itu, tim gabungan akan fokus kepada perusahaan yang langsung ditangani Gayus.
"Ada 44 perusahaan yang langsung ditangani Gayus," kata mantan Kapolda Riau ini. Ito melanjutkan meski fokus pada 44 perusahaan, tim gabungan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.
"Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan menghakimi sesuatu sebelum menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," tegas Ito.
Langganan:
Postingan (Atom)